NALAR KRITIS PRO KONTRA DOB SOFIFI

 

Dok. Pro kontra Dob Sofifi

Dengan melihat fenomena DOB dengan berbagai macam agitasinya, saya berpandangan bahwa semua dari empat kesultanan di maluku memiliki idealisme tersendiri untuk mencapai puncak pluralisme politik hingga saat ini, oleh karena itu tidak dapat di pungkiri bahwa perjuangan serta peran dalam tubuh empat kesultanan telah melewati berbagai faktor baik faktor historis maupun faktor historiografi. Pada prinsipnya ialah eksistensi empat kesultanan tidak mungkin terpisahkan dari Esensi Propinsi saat ini. Maka dengan mengerucut terhadap terminologi yang ada bahwa tidore amat sangat berjasa bagi bangsa ini terlepas dalam masa transisinya post-sruth masyarakat cenderung tidak terkendali yang di tandai dengan bergesernya kesadaran moral terhadap kultural, tradisi, dan historis yang berakibat pada minimnya interaksi sejarah, dalam bahasa yang sering kita dengar "Jangan sekali-kali melupakan Sejarah" (Jas Merah).

Dewasa ini paham modernisme radikal telah menggeser moral sejarah sehingga konsumsi publik yang kemudian menjadi dasar bahasa moral menjadi amoral terhadap kondisi saat ini, hal semacam ini tidak terlepas terhadap post-truth itu sendiri. Maka kemudian seharusnya ada semacam pemahaman sejarah tidak dalam kampus, atau sekolah. Ruang-ruang dialok interaksi perlu dihidupkan di berbagai tempat sehingga paradigma berpikir modernisme dapat dikontrol dengan realitas sejarahnya

Setiap individu tentu memiliki hasrat untuk mengendalikan hasratnya baik positif maupun negatif. Keinginan kesultanan terhadap kebaikan Maluku kieraha pastinya sangat besar terutama teritorial administrasi yang dihimpunnya oleh karenanya kebaikan tersebut harus dilandaskan pada hasrat yang sama, tujuan yang berkeadilan. Membuka sejarah tidore sama dengan menulis sejarah artinya kesultanan tidore sudah banyak menelaah riuh pikuk hitam putih sejarah maluku khususnya dan indonesia pada umumnya

Oleh sebabnya, sepertinya kita harus rasional sejatinya politik tanpa aksi adalah omong kosong bagi keberpihakan kaum marjinal. Kepentingan parah pihak yang kemudian menolak dan menerima DOB Sofifi saat ini saya meyakini kedua belah pihak memiliki kepentingan yang baik hanya saja belum ada ruang dialok sebagai kata kunci serius antara Pemkot Tidore dan Pemrov Malut sebagai upaya penyelesaian. Ditinjau pada aspek kewenangan tentu pusat mendengarkan di daerah namun pemerintah pusat juga barus proaktif terhadap kesultanan tidore, sebab mereka lebih tahu dari sekadar ingin tahu.

Jika melihat kondisi di berbagai macam jejaring media ada pihak-pihak yang kemudian mereduksi intensitas yang pada pokoknya agar menimbulkan gejolak eksternal, dewasa ini tidak ada lagi semacam "Politik Santun" bukan lagi sekadar politik aksi melainkan kepentingan otoriter yang kemudian menjalar kemana-kemana yang bersifat otorianisme serta ideologinya ingin menggandakan kepentingan formal di daerah

Intinya adalah berikan otoritas kesultanan untuk merekonstruksi mekanisme teknis administrasi sehingga tidak berpontensi menimbulkan konflik horizontal, jadi bukan sekadar karpet merah atau di emaskan demi kesultanan melainkan tidore sangatlah layak untuk duduk di dalam ruang Dialok, dilema semacam ini dikhawatirkan banyak pihak-pihak yang kemudian menggunakan kendaraan "Indentitas"tertentu untuk menyabotase kepentingan universal.

Persis yang di tulis oleh paulo freire bahwa pendidikan kaum tertindas tidak terlepas pada kondisi guru dan murid yang mengidentifikasi guru pintar dan murid bodoh, menurut freire seharusnya ada ruang kosong dimana ruang dialok publik menjadi nalar bersama dalam upaya menghilangkan penindasan.

Demikian bahwa mestinya ada pihak yang mendamaikan ruang kosong (Masyarakat marjinal) maupun ruang sejarah sehingga ruang dialok menjadi sarana transformasi keberpihakan bersama sehingga mampu menghasilkan sistem pemerintah yang inklusif dan akuntabel.

Dengan mengerucut terhadap legitimasi yang sah, harusnya Pemprov malut tidak menutup mata terhadap sejarah tidore. Hasrat kesultanan tidore tentu tidak diragukan untuk kepentingan masyarakat terlepas baik maupun buruk sejarah kesultanan terhadap maluku jauh lebih dulu ketimbang obrolan singkat saat ini, dilema semacam ini menurut saya secepatnya di selesaikan yang pada pokoknya ada di propinsi untuk ikut aturan main sejarah. Menurut saya Kontra-kepentingan tidak lain adalah rakyat maluku utara itu sendiri sehingga mestinya ada pihak yang legowo di dalam mekanisme "Sejarah" ini untuk kemudian dapat menggolkan dilema berkepanjangan untuk Maluku Utara lebih Baik.

Jika hal ini terus berlarut-larut dan tidak diselesaikan, maka dikhawatirkan dampak politik bukan hari ini. Instrument sejenisnya akan menjadi nalar liar di kalangan para elit dan korbannya ialah rakyat maluku utara sendiri, untuk itu baik masyarakat untuk tidak mengkonsumsi berita-berita liar yang merugikan diri sendiri terutama para elit maluku Utara harusnya turut memberikan edukasi serta pemahaman rasional terhadap masyarakat dan bukan memprovokasi

Dalam esai singkat ini saya berkesimpulan sementara jika para pihak legowo dalam hal ini Pemprov Malut dan Pemkot Tidore, duduk bersama dan membuka ruang-ruang kosong saya yakin ada semacam catatan yang akan mampu di tulis sehingga pada waktu singkat akan menemukan titik penyelesaiannya.

Waullah Huallam Bisshawab.